Pleno XIX Dewan Adat Papua Jadi Momentum Perkuat Persaudaraan dan Stabilitas Papua Barat
Gapurarakyat.com, Teluk Wondama — Pelaksanaan Rapat Pleno XIX Dewan Adat Papua (DAP) se-Tanah Papua Tahun 2026 di Kabupaten Teluk Wondama dinilai sebagai momentum penting dalam memperkuat persatuan masyarakat adat serta menjaga stabilitas keamanan di Tanah Papua. Hal tersebut disampaikan Kapolda Papua Barat dalam keterangannya terkait pelaksanaan pleno yang dihadiri para pimpinan adat dari berbagai wilayah adat di Papua.
Kapolda Papua Barat menegaskan bahwa pleno DAP memiliki makna yang sangat besar karena menjadi forum bersama bagi para tokoh adat untuk membahas berbagai persoalan masyarakat, memperkuat kelembagaan adat, serta merumuskan langkah-langkah strategis demi kepentingan masyarakat adat Papua ke depan.
Menurut Kapolda, keberadaan lembaga adat di Papua tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial masyarakat. Adat disebut sebagai tempat masyarakat berpegang dalam menjaga kehormatan, persaudaraan, dan penyelesaian berbagai persoalan secara damai.
“Adat di Tanah Papua merupakan kekuatan moral dan sosial yang sangat dihormati masyarakat. Ketika lembaga adat kuat, maka kehidupan masyarakat juga akan lebih tertib, harmonis, dan penuh rasa persaudaraan,” ujar Kapolda Papua Barat.
Ia mengatakan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat akan lebih mudah terpelihara apabila ada hubungan yang baik antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan para tokoh adat. Karena itu, Polda Papua Barat menempatkan Dewan Adat Papua sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan kedamaian di wilayah Papua Barat.
Kapolda juga menilai bahwa komunikasi dan ruang dialog harus terus dijaga agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui musyawarah dan semangat kebersamaan.
Dalam mendukung kelancaran kegiatan pleno, Polda Papua Barat bersama Polres Teluk Wondama, TNI, dan Pemerintah Daerah telah melakukan pengamanan terpadu guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan aman dan kondusif.
Ia menegaskan bahwa pola pengamanan yang diterapkan mengedepankan pendekatan profesional, proporsional, dan humanis dengan tetap menghormati nilai-nilai adat yang berlaku di tengah masyarakat.
Kapolda Papua Barat juga telah mengingatkan seluruh personel di lapangan agar menjaga sikap selama menjalankan tugas dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat maupun peserta pleno.
“Polri hadir bukan untuk membatasi ruang adat, tetapi memastikan seluruh proses musyawarah adat dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan bermartabat,” katanya.
Selain itu, Kapolda mengajak seluruh peserta pleno dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana tetap damai serta tidak mudah terpengaruh oleh provokasi maupun informasi yang tidak benar yang dapat memicu perpecahan.
Ia menyebut bahwa perbedaan pendapat dalam forum pleno merupakan bagian dari dinamika organisasi yang wajar, namun harus disikapi dengan kedewasaan dan semangat persaudaraan.
“Jangan sampai perbedaan pandangan berkembang menjadi konflik. Semua pihak harus mengedepankan dialog, menghormati satu sama lain, dan menjaga ketertiban bersama,” tegasnya. (Rzl)
